Manado, Sulutreview.com – Pimpinan dan anggota DPRD Sulawesi Utara (Sulut), turun di daerah pemilihan (dapil) masing-masing guna menyerap sejumlah aspirasi dari warga masyarakat setempat.
Masa Reses I tahun 2022 yang dimulai dari tanggal 21-26 Maret 2022 merupakan masa di mana para wakil rakyat ini menjumpai konstituennya sebagai fungsi pengawasan.
Timur
Khusus daerah pemilihan Kabupaten Sangihe, Talaud dan Kepulauan Sitaro, Ketua DPRD Sulut Dr. Fransiscus Andi Silangen SPB. KBD mengawali reses I tahun 2022 di kampung Lahopang Kecamatan Siau Timur.
Pada reses itu, Silangen menyampaikan maksud dan tujuan pelaksanaan reses kepada sejumlah tokoh masyarakat yang hadir, mendengar, menerima dan memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi warga.
Hadir dalam reses, sejumlah tokoh masyarakat, pemuka agama, tokoh adat, generasi muda dan pemerintah setempat.
Hal yang sama, juga dilakukan Silangen di kelurahan Paniki Kecamatan Siau Barat, Sabtu (26/3/2022).
Di wilayah ini, Silangen menyerap dan menerima sejumlah aspirasi warga setempat terutama masalah-masalah kemasyarakatan yang mengemuka dalam reses tersebut.
“Apa yang menjadi keluhan dan masukan warga, akan saya perhatikan. Selanjutnya akan diperjuangkan di DPRD nanti,” ungkap FAS sapaan akrab Silangen.
Di tempat berbeda, dapil kota Manado, berbagai aspirasi masyarakat diterima Wakil Ketua DPRD Sulut DR.Viktor Johanes Mailangkay. SH, MH saat reses pertama di tahun 2022, Rabu (23/3/2022).
Reses yang dipusatkan di kantor kelurahan Lapangan kecamatan Mapanget kota Manado, dihadiri masyarakat, THL dan ASN serta lurah lapangan Trintje Amik.
Pada pertemuan tersebut warga masyarakat mengeluhkan dan serius mempertanyakan kebijakan yang diambil Perum Angkasa Pura yang dinilai merugikan masyarakat.
Sejumlah aspirasi dan keluhan warga masyarakat disampaikan kepada pimpinan DPRD Sulut, Viktor Mailangkay.
Penyampaian mayarakat kelurahan Lapangan, Perum Angkasa Pura melakukan pemberhentian dan pemutusan hubungan kerja atau dirumahkan tenaga security yang tinggal di sekitar bandara, namun ironinya diganti oleh orang berasal dari luar daerah.
“Hal ini sangat memprihatinkan dan saya akan tindak lanjuti bersama Perum Angkasa Pura bersama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Perhubungan di DPRD Sulut,” ungkap Mailangkay.
Selain itu, warga lainnya menyampaikan terkait tanah Pasini yang lokasinya di sekitar bandara, warga setempat dilarang oleh Perum Angkasa Pura untuk mengolah lahan yang katanya diperuntukkan bagi perluasan bandara.
Anggota komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Agustien Kambey menggelar reses di Kecamatan Malalayang Satu Barat, Jumat (25/3/2022).
Kambey dalam pertemuan itu, mengatakan bahwa kegiatan reses ini merupakan kegiatan rutin yang digelar setiap tahun oleh 44 anggota DPRD Provinsi Sulut.
“Jadi kegiatan reses ini sudah merupakan kegiatan rutin yang digelar setiap tahun oleh 44 anggota DPRD Sulut yang turun langsung ke masing-masing Dapil dengan maksud dan tujuan untuk menjaring aspirasi-aspirasi dari masyarakat,” ungkap politisi partai PDI-P ini.
Terlihat dalam reses tersebut sudah ada beberapa Ketua Lingkungan (Ketling) yang memasukkan berbagai usulan-usulan dari warga. Adapun Ketling dari lingkungan 1 sampai dengan ketling 7 telah memasukkan beberapa usulan. Dan usulan-usulan tersebut, seperti pembersihan puing-puing rumah bekas bencana alam/longsor, pengadaan lampu jalan, pelebaran drainase/saluran air dan pelebaran dan paving jalan.
Menanggapi semua usulan-usulan itu, Kambey pun mengatakan bahwa semua usulan-usulan tersebut, akan disampaikan ke bagian masing-masing, ada yang untuk disampaikan ke provinsi, ada untuk disampaikan pemerintah kota Manado dan untuk ke Dinas Sosial (Dinsos) untuk kasus pelecehan wanita dan anak di bawah umur.
Sementara itu, Anggota DPRD Sulut, Dapil Minahasa Utara-Kota Bitung, Melky Jakhin Pangemanan (MJP) melaksanakan reses di Desa Rinondoran Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara (Minut).
Aspirasi yang disampaikan kepada anggota DPRD MJP menyangkut infrastruktur yang disampaikan Hukum Tua setempat, yang sampai saat ini yang tak kunjung selesai dengan maksimal. Seperti persoalan tapal batas desa yang belum selesai. Hal ini cukup mengkhawatirkan karena akan menimbulkan konflik antar kampung terkait pembagian kekuasaan dan hasil desa yang terkenal memiliki tambang.
Warga juga menyampaikan persoalan pendidikan hingga kesehatan dalam hal ini kepesertaan BPJS KIS yang non aktif.
“Semua aspirasi yang disampaikan dalam masa reses akan kami perjuangkan dan kawal demi kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.
Diketahui, untuk kegiatan teses I tahun 2022 juga dilakukan anggota DPRD Provinsi Sulut Dapil Bolmong Raya, Sjenny Kalangi.SE. Dia bertemu dan berbincang langsung dengan masyarakat tentang berbagai masalah yang dihadapi.
Kegiatan reses yang dilakukan pimpinan seluruh anggota DPRD Sulut, selanjutnya akan menjadi agenda penting untuk ditindaklanjuti sesuai yang menjadi kebutuhan masyarakat. Karena reses dimaksudkan untuk mengetahui langsung apa yang terjadi secara riil di lapangan.(Advetorial DPRD Sulut)
