Manado, Sulutreview.com – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara, Bidang Pendidikan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Dinas Pendidikan (Dikda) Provinsi Sulawesi Utara, dr. Grace Punuh beserta jajaran, di ruang Komisi IV DPRD Sulut pada Selasa (18/1/2022).
Mulai tahun 2021 hingga di awal tahun 2022, penggunaan dana DAK yang berjumlah Rp160 Miliar memang tidak jelas penggunaannya sehingga menyisakan masalah yang tak kunjung selesai karena dinilai pengalokasian dana DAK tidak sesuai aturan atau terkesan hanya pilih-pilih.
Penggunaan dana DAK yang tidak jelas ini langsung ditanggapi oleh Komisi IV yang membidangi Pendidikan, maka dilaksanakanlah RDP ini terkait pertanggung jawaban Dikda Provinsi Sulawesi Utara dalam penggunaan dana DAK yang berjumlah Rp160 Miliar, dinilai tidak tepat sasaran.
Anggota komisi IV DPRD Sulut Jems Julius Tuuk, menilai ada kejanggalan dalam realisasi dana DAK yang di peruntukan bagi SMA dan SMK.
“Ada terjadi penumpukan dana DAK di sekolah tertentu, yang menurut saya tak layak di bantu karena masih dalam kategori mampu, sementara di Sulut ada 453 sekolah dan dari jumlah ini maka yang berhak mendapat dana DAK sekolah yang pembangunan fisik sudah tak layak, seperti sekolah SMA Fajar di Bolmong masuk kategori layak di bantu karena pembangunan sekolah memprihatinkan malah sekolah tersebut tidak mendapatkan alokasi dana DAK dari pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas Pendidikan provinsi Sulut,” ungkap Jems Tuuk.
Lanjut, politisi PDI Perjuangan dari Dapil Bolmong Raya ini mengatakan saat ini dirinya tidak percaya lagi jika Dinas Pendidikan mengungkapkan bahwa alokasi DAK nanti di audit oleh pihak Inspektorat Provinsi Sulut.
“Saya sudah tidak percaya lagi kalau akan diaudit pihak Inspektorat, mengapa karena Inspektorat hanya memeriksa secara administrasi saja, harapan saya realisasi dana DAK sesuai aturan,” tegasnya.
Dia juga menilai DAK, sesuai tupoksi adalah daerah yang mengatur bukan pusat.
“Bayangkan ada 453 sekolah tak mungkin pusat yang akan turun ke sekolah-sekolah. Itu tidak masuk akal, jadi sebagaimana kunjungan Kementrian Pendidikan beberapa waktu lalu, ternyata daerah yang bertanggung jawab. Jadi saya minta Dikda Sulut harus bertanggung jawab, jika tidak akan saya laporkan ke Kejaksaan,” tutupnya.
Anggota komisi IV yang hadir dalam rapat dengar pendapat ini, Julius Jems Tuuk, Braien Waworuntu, Melky Jakhin Pangemanan dan Yusra Alhabsyi.(lina)
