Bitung, Sulutreview.com – Tindakan penertiban pemukiman warga di area Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung yang digelar Pemerintah Provinsi (Pempeov) Sulut berlangsung aman tanpa ada riak-riak penolakan, pada Kamis (11/11/2021).
Upaya penertiban dipimpin langsung Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekdaprov Sulut, Dr Denny Mangala MSi yang didampingi Kepala Biro Pemerintahan Dr Jemmy Kumendong MSi dan Kasatpol PP Sulut, Farly Kotambunan.
Pemprov Sulut menyiagakan 2.500 petugas gabungan yang terdiri dari unsur TNI, Polri, Satpol PP Pemprov Sulut dan Satpol PP Kota Bitung diturunkan untuk penertiban pemukiman warga di lahan KEK Bitung tersebut.
Tanpa ada perlawanan, warga yang berada di lahan KEK Bitung, terlihat membongkar sendiri tempat tinggalnya.
Diketahui, ada 6.000 an warga yang menempati dan mendirikan bangunan di area KEK Bitung tersebut.
Disampaikan Mangala, sikap tegas yang ditempuh Pemprov Sulut adalah murni untuk melanjutkan proyek peningkatan ekonomi masyarakat, di mana KEK Bitung menjadi salah satu proyek nasional.
“Konsep awalnya, kami akan melakukan penertiban. Namun karena warga sudah berkomitmen untuk tidak melawan, makanya beralih status dari penertiban menjadi pemindahan,” ungkap Mangala.
Ia menjelaskan, sebelum dilakukan penertiban, sudah dilakukan rapat koordinasi termasuk pertemuan dengan perwakilan masyarakat. Komitmen mereka siap pindah.
“Karena konsepnya berubah otomatis penanganannya berubah. Kami berikan kesempatan warga yang membongkar sendiri,” terangnya.
Mangala menuturkan, Pemprov Sulut dan Pemkot Bitung menyiapkan sarana angkutan untuk mengangkut barang dari tempat tinggal warga yang dibongkar tersebut.
“Bagi warga masyarakat di sini yang tak ada tempat penginapan, disiapkan tenda menjadi tempat penampungan sementara,” tuturnya.
Ia pun bersyukur proses pemindahan berlangsung aman dan terkendali.
“Tak ada hal-hal yang kita tidak inginkan terjadi. Semuanya berjalan kondusif. Masyarakat sukarela melakukan pembingkoran sendiri. Ini perlu kita apresiasi,” tandasnya.(srv)
