Sertifikasi Aset, Leo Basuki Kunker ke BPN Provinsi Sulteng

GM PLN Suluttenggo Leo Basuki saat kunker ke BPN Sulteng. Foto : ist

Palu, Sulutreview.com – Penyelesaian aset pentanahan milik PT PLN (Persero) terus berjalan.

Upaya tersebut sebagai bentuk upaya pengamanan aset negara. Sadar akan pentingnya sertifikasi aset, General Manager PLN UIW Suluttenggo bersama bersama dengan jajarannya menyambangi Kantor Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Tengah untuk berdiskusi serta bersilaturahmi.

Pada kesempatan ini, General Manager PLN UIW Suluttenggo, Leo Basuki berkesempatan untuk bertatap muka langsung dengan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah, Doni Janarto Widiantono. Walaupun masih dalam kondisi pandemi, silaturahmi tetap terjalin baik dengan mengedepankan protokol kesehatan selama pertemuan berlangsung.

Apresiasi disampaikan PLN kepada BPN karena telah memberikan bantuan dalam proses penyelesaian sertifikasi aset, meskipun beragam dinamika yang ditemui dilapangan. PLN sangat mengharapkan dukungan percepatan sertifikasi ini terus berlanjut ke depannya.

Dalam penyampaiannya, pihak BPN menyampaikan pentingnya pengamanan aset untuk meminimalisir permasalahan jika aset semakin lama tidak dilakukan sertifikasi, disamping itu terkait pengamanan aset untuk kepentingan umum seperti halnya aset yang dimiliki PLN merupakan prioritas utama yang harus dilakukan pengamanan.

General Manager PLN UIW Suluttenggo, Leo Basuki berterima kasih atas kerjasama yang bisa terjalin bersama BPN, serta menyampaikan bahwa pihaknya sedang dan sementara melakukan proses inventarisasi aset yang belum tersertifikasi yang nantinya akan disampaikan ke Kantor Pertanahan setempat.

“Kami tentunya tidak bisa bekerja sendiri, dalam hal ini sangat membutuhkan peran serta Stakeholder terkait, karena perlu disadari juga bahwa legalisasi aset merupakan hal yang penting untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya sengketa maupun gugatan dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab,” ungkap Leo Basuki (14/09/2021).

Dalam pertemuan ini juga membahas mekanisme pelaporan oleh PIC dari pihak PLN yang mewakili Unit Induk Wilayah, Unit Induk Pembangunan, dan Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran sehingga data target, progress, dan kendala proses sertifikasi lebih mudah dimonitor oleh BPN dan PLN.(srv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *