Manado, Sulutreview.com – Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) sepakat bekerja sama untuk melindungi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Pelaku UMKM yang dimaksud adalah penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).
Kepala BPJAMSOSTEK Manado, Mintje Wattu mengatakan kerja sama ini penting untuk memberikan perlindungan sosial bagi pekerja UMKM. Terutama di situasi pandemi saat ini.
“Dengan adanya jaminan sosial, maka ketika terjadi risiko pada mereka, akan berfungsi sebagai jaring pengaman dan kelangsungan sosial ekonomi yang dihadapi para pekerja,” ungkap Wattu pada penandatanganan perjanjian kerja sama antara Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulut dengan BPJS Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Penerima KUR, BPUM dan penerima UMKM yang sudah terdigitalisasi di Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulut di hotel Luwansa, Selasa (07/09/2021).
Wattu mengatakan untuk merealisasikan berbagai manfaat apabila program jaminan sosial ketenagakerjaan diberlakukan, maka akan menjadi program tetap pemerintah.
“Pak Gubernur Sulut sudah mengatakan akan menjalankan program bantuan sosial ketenagakerjaan. Khususnya ada 150 ribu pelaku UMKM yang akan kami dorong untuk mengikutinya selama tiga bukan ke depan. Selanjutnya akan kami tawarkan untuk menjadi peserta mandiri,” sebutnya.
Diketahui, sebanyak 400-an ribu pelaku UMKM sudah menerima KUR dan BPUM, namun mereka belum sempat diikutsertakan dalam program bantuan sosial ketenagakerjaan.
“Nah, dalam waktu dekat ini akan ada 150 ribu pelaku UMKM yang akan menerima KUR dan BPUM. Mereka akan menjadi peserta BPJAMSOSTEK,” tambah Wattu.
Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Nur Salam Halim menjelaskan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diberikan kepada pelaku UMKM, mencakup Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dengan besaran iuran Rp16.800.
JKM dan JKK dari BPJAMSOSTEK diberikan sebagai perlindungan jika terjadi risiko-risiko kecelakaan dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja.
“Bagi peserta yang masuk rumah sakit kita akan obati sampai sembuh. Kalau diminta dokter istirahat, tidak bisa produktif, maka santunan sementara selama tidak bekerja akan kita ganti. Artinya kalau dokter mengatakan istirahat 3 bulan, itu akan dibayar,” sebutnya.
Selanjutnya, bagi peserta yang meninggal dunia karena kecelakaan akan diberikan 48 kali gaji yang dilaporkan.
‘Santunan ini untuk membantu ahli waris yang ditinggalkan pekerja untuk melanjutkan hidup yang layak sehingga dapat menekan angka kemiskinan,” imbuhnya.
Sebelumnya Kepala Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulut Ronad Sorongan memberikan apresiasi atas terobosan baru tersebut.
“Apresiasi yang sangat tinggi kepada BPJAMSOSTEK yang bersinergi dengan Pemprov Sulut khususnya Dinas Koperasi dan UKM. Jaminan sosial bagi pelaku UMKM, agar supaya di tengah pandemi ini usaha-usaha dapat dijamin. Tepatnya saat mendapat kendala tantangan,” kata Sorongan sembari menambahkan, bahwa diperlukan support untuk suksesnya program yang diinstruksikan Presiden.
“Keterlibatan Bank Himbara, yaitu BRI, BNI, BTN, Bank Mandiri dan Bank Sulutgo, sebagaimana Instruksi Presiden dan Surat Edaran Menteri Koperasi bagi usaha UMKM baik individu maupun yang tergabung dalam koperasi dan penerima BPUM setiap tahun dapat Rp1,2 juta, bank-bank tersebut wajib memotong iuran BPJAMSOSTEK,” ungkap Sorongan
Pelaku UMKM yang mendapat KUR wajib menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. “Karena itu merupakan keuntungan, agar supaya usaha dapat terjamin. Karena tidak menutup kemungkinan ke depan akan ada kendala dan halangan yang dihadapi,” sebut Sorongan.(eda)
