Manado, Sulutreview.com – Akibat tak melapor pajak, pengusaha hasil bumi (ET) harus berhadapan dengan hukum.
Penyidik Pajak Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara (Sulutgomalut) melalui Korwas PPNS Polda Sulawesi Utara telah menyerahkan tersangka ET disertai dengan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara pada Rabu (24/3/2021).
Sebelumnya Tim Penyidik Pajak Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara telah melakukan kegiatan penyidikan terhadap Tersangka ET, yang diduga telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, dengan modus operandi berupa tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2015 dan 2016.
Menurut Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Joga Saksono, bedasarkan hasil penyidikan yang dilakukan kepada tersangka, penyidik berhasil mengungkap bahwa tersangka memperoleh penghasilan sebesar Rp7.388.271.800 (tujuh miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah) yang tidak dilaporkan pada SPT Tahunan PPh
Orang Pribadi Tahun Pajak 2015 dan 2016.
“Perbuatan Tersangka ET telah melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 yang diancam dengan hukuman pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar,” jelasnya.
Keberhasilan penanganan tindak pidana di bidang perpajakan ini merupakan wujud koordinasi yang baik aparat penegak hukum pada Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara, Polda Sulawesi Utara dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara.
“Keberhasilan ini sekaligus menunjukkan
keseriusan dalam melakukan penegakan hukum (law enforcement) dalam bidang perpajakan di wilayah Provinsi Sulawesi Utara,” tukasnya.
Kasus ini menjadi perhatian dan peringatan kepada seluruh Wajib Pajak, khususnya yang ada di Sulawesi Utara agar melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar yaitu memotong, memungut, menyetor pajak yang terutang ke kas negara melalui bank persepsi atau kantor pos, serta mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, jelas dan melaporkannya secara online melalui e-filing atau e-SPT.(hilda)
