Bitung  

Gawat!! Maurits-Hengky Bakalan Menangggung Warisan Utang 31 Miliar dari Pemkot Bitung?

Kantor Gedung Putih (The White House) Pemerintah Kota Bitung 

Bitung, Sulutreview.com– Kalimat ‘Sungguh kasihan’ nampaknya sangat pantas dialamatkan kepada Walikota dan Wakil Walikota Bitung baru yaitu Ir Maurits Mantiri dan Hengky Honandar yang tinggal hanya menghitung jam lagi, akan memimpin Kota Cakalang Bitung.

Ini memang bisa dibilang sangat gawat. Betapa tidak, diperoleh informasi. bahwa saat ini, Pemerintah Kota Bitung, diduga masih memiliki utang yang cukup fantastis yaitu 31.000.000/Miliar.

Praktis, dengan melihat fenomena tersebut, membuat nasib dari Pemerintahan yang baru Maurits-Hengky Ibaratnya, harus siap-siap menanggung dan menelan dosa ‘warisan’ dari pemerintahan sebelumnya.

Kabar utang Pemkot ini pun memang, sudah menyeruak di beberapa kalangan di  White House Office (Kantor Gedung Putih) Pemkot Bitung, sampai-sampai, aroma kabar ini pun, tercium oleh jajaran insan pers.

Selain itu, kabar diperoleh memang, pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020, dikabarkan mengalami defisit anggaran yang cukup signifikan dengan beban utang yang diduga, mencapai Rp 31 miliar yang saat ini menjadi Note Important (catatan penting) dalam laporan keuangan yang nota bene oleh pihak Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Pemkot Bitung.

Salah satu sumber pun, angkat bicara meskipun dirinya enggan untuk membeberkan namanya, soal kabar tersebut. Dimana menurutnya bahwa memang dugaan utang Pemkot Bitung dengan kisaran 31 miliaran ini, telah tercantum dalam laporan keuangan tahun anggaran 2020. Dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan,red) juga sudah tahu akan hal ini.

Dirinya mengatakan, bahwa utang tersebut berasal dari pelaksanaan kegiatan yang dibiayai APBD.

Menariknya, tak hanya berasal dari pihak ketiga saja atau rekanan, akan tetapi utang itu juga berlaku untuk pegawai di internal Pemkot Bitung.
Utang kepada pegawai tidak lain dan tidak bukan diduga menyangkut realisasi hak keuangan yang belum terbayarkan.

Meski demikian, besaran utang ke pegawai tidak terlalu besar. seperti judul lagu yang sebelumnya trending di Sulut lalu yaitu ‘Masih kalah jauh’ jika dibandingkan dengan besaran utang ke rekanan. Utang ke pihak tersebut lebih dari separuh total utang karena menyangkut pelaksanaan proyek.

Tapi tambah sumber, bahwa untuk berapa jumlahnya saya sudah lupa. Pokoknya yang paling besar, ada di Dinas Pendidikan. Itu menyangkut pengerjaan proyek di beberapa sekolah yang sampai sekarang belum terbayar semua.

“Malahan ada yang dari tahun 2019 belum dibayar sampai sekarang,” papar sumber seraya mewanti-wanti identitasnya disimpan.

Secara terpisah Sekretaris BPKAD Pemkot Bitung, Riano Senduk SE MS.i ketika dkonfirmasi wartawan via WhatsAPP, tak menampik akan kabar tersebut akan adanya utang Pemkot Bitung tersebut.

Kendati begitu, untuk jumlah angkanya dirinya belum mengetahui secara persis angka yang sebenarnya.

Pejabat yang sudah banyak makan asam garam dengan durasi experience yang banyak dalam dunia pengelolaan keuangan di Pemkot Bitung ini, menjelaskan. Bahwa pihaknya masih belum merinci secara detail akan utang Pemkot tersebut.

Akan tetapi, dirinya hanya menegaskan bahwa Pemkot Bitung memang, harus melakukan pembayaran. Sebagai kewajiban sehingga harus dipenuhi.

Yang mencengangkan Riano dengan jelas menyampaikan bahwa utang tersebut akan menjadi tanggung jawab pimpinan baru nanti.

Meski begitu dirinya menjelaskan, situasi seperti ini. Tidak baru saja terjadi di Kota Bitung. Namun banyak berlaku juga terjadi di daerah lain.

“Alasannya, untuk penyelesaian Pemkot Bitung harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan. Karena tidak boleh sembarang. Anggarannya harus ada dulu, baru diselesaikan. Kalau kemampuan keuangan tidak mendukung, tentu belum bisa,” terangnya.

Lebih jauh, Riano menjelaskan bahwa Pembayaran utang puluhan miliar itu diakuinya jadi perhatian serius Pemkot. “Sebab saat ini, Pemkot Bitung sementara menunggu tambahan anggaran untuk menindaklanjuti kewajiban dimaksud. Salah satunya pencairan Dana Bagi Hasil yang memang belum terealisasi,” tandasnya.(zet)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *