Manado, Sulutreview.com – Komisi Pemelihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bekerja sama dengan Biro Hukum Republik Indonesia (RI) menggeler kegiatan bimbingan teknis (bimtek) terkait Jaringan Dokumentasi Informasi dan Hukum (JDIH) bersama Komisioner Divisi Hukum dan Kasubag Hukum KPU di 15 kabupaten/kota se-Sulawesi Utara di Four Point Hotel, Selasa (27/10/2020) .
Kegiatan tersebut dibuka Anggota Komisioner KPU Sulut, Yessy Momongan.
JDIH KPU RI ditetapkan dengan Keputusan KPU Nomor 134 Tahun 2016. JDIH KPU telah 2 kali mendapatkan penghargaan sebagai JDIH terbaik.
Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU sulut, Meidy Tinangon menjelaskan bahwa JDIH merupakan upaya KPU untuk mengimplementasikan prinsip penyelenggara Pemilu yaitu keterbukaan atau transparansi khususnya informasi terkait produk hukum.
Ikut hadir sebagai nara sumber Kepala Biro Hukum Setjen KPU RI, Sigit Joyowardono, SH, MH dan tim dokumentasi dan informasi hukum.
Sigit Joyowardono dalam materimya mengatakan bahwa JDIH ini merupakan amanat dari ketentuan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menggantikan Perpres Nomor 91 Tahun 2009 dan juga didasarkan pada Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.
Sigit menjelaskan bahwa JDIH KPU RI ditetapkan dengan Keputusan KPU Nomor 134 Tahun 2016. JDIH KPU telah 2 kali mendapatkan penghargaan sebagai JDIH terbaik.
Setelah sebelumnya di tahun 2019 KPU Provinsi Sulut berhasil membangun Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), tahun ini JDIH sedianya dibangun juga di tingkat Kabupaten/Kota se
“JDIH KPU RI ditetapkan dengan Keputusan KPU Nomor 134 Tahun 2016. JDIH KPU telah 2 kali mendapatkan penghargaan sebagai JDIH terbaik,” kata Sigit.
Laman JDIH KPU sulut dapat diakses melalui url: http://www.jdih.kpu.go.id/sulut.(lina)
