Amurang, SULUTREVIEW
Diduga Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) disusun atas dasar titipan.
Tak heran dari bocoran didapati adanya program-program dengan nilai fantastis namun minim kontribusi bagi desa. Contohnya program Pendidikan dan latihan (Diklat) bagi aparatur desa dengan besaran anggaran Rp 125.500.000.
Proyek ‘menggiurkan’ ini dikelola langsung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Tidak hanya sampai disitu, pada APBDes yang ‘bocor’ tercantum pembuatan film dokumenter desa yang anggarannya bervariasi.
Durasi 6 menit dianggarkan Rp15 juta sedangkan 15 menit desa harus menganggarkan Rp30 juta. Bila sampai seluruh desa ‘terbujuk’ maka Dana desa akan mengalir ke pemberi titipan sebesar Rp2,5 miliar hingga Rp5, 01 miliar. Belum lagi program-program titipan lain yang dipastikan menguras kas desa.
“Kami mintakan Dinas PMD tidak bermain-main dengan anggaran di desa. Apalagi bila benar ada titip-titipan yang sifatnya dipaksakan padahal tidak efektif bagi pembangunan desa dan perekonimiannya. Kami siap melakukan investigasi dan membawanya ke proses hukum bila memang ada proyek siluman yang dititipkan karena tidak ada di musrembang desa,” tekannya.
Anggota Komisi I DPRD Minsel ini juga menyebutkan penyusunan APBDes tahun 2020 harus menyesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT). APBDes harus difokuskan pada pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKDT). Selain itu juga digunakan untuk menanggulangi wabah Covid-19 dan juga dampak sosial yang menyertai.
“Jangan lagi ada program pelatihan yang menyedot dana besar. Kami sudah amati tiap tahun ada yang belum bisa diukur dampaknya sehingga bisa jadi mubazir. Apalagi kalau ternyata itu hanya akal-akalan saja untuk mengambil keuntungan oleh oknum. Makanya saya mintakan hapus semua dan konsentrasi menangani wabah dan dampak ekonominya bagi warga desa, jangan main-main,” tegasnya.
Sementara itu Kadis PMD Hendrie Lumapow membantah bila ada program titipan pada penyusunan APBDes. Untuk itu dia berjanji akan melakukan evaluasi lebih detil lagi.
“Pasti kami evaluasi, bila kami dapati maka langsung dicoret. Saya juga akan mencari tahu ke kalau benar ada titipan. Sekali saya jamin pada evaluasi nanti tidak ada titipan. Begitu juga dengan anggaran Diklat ditiadakan karena adanya wabah Covid-19. APBDes fokus pada PKT, minimal 30 persen untuk pemberdayaan warga desa. Sehingga warga desa dapat mendapatkan penghasilan,” paparnya.(noh)
