web analytics

PT KBN Akui Tidak Halangi Pembangunan Tol Laut

PT KBN Akui Tidak Halangi Pembangunan Tol Laut

Jakarta, SULUTREVIEW

Lembaga Pengkajian Informasi Pembangunan Bangsa (LPIPB) kembali soroti permasalahan pengusaan aset negara yang dilakukan oleh PT Karya Citra Nusantara (KCN) anak perusahaan patungan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dan PT Karya Teknik Utama (KTU), masalah  berkepanjangan ini menuduh seolah-olah PT KBN menghambat tol laut pemerintah.

“Sejak pembuatan perjanjian induk No. 04/PJ/DRT/01/2005 sampai sekarang ini muncul berbagai keanehan dan permasalahan hukum, di antaranya di perusahaan patungan tersebut, saham PT KBN sebagai induk perusahaan hanya 15 persen, sedang PT KTU 85 persen,” kata Teddy Mulyadi, Direktur Pengkajian (LPIPB), di Jakarta, Sabtu (30/11/2019).

Merasa pemilik mayoritas, PT KTU mengajukan 2 kali addendum yang memperpanjang jangka waktu pembangunan, mengubah pasal dari yang semula pembangunan dilakukan oleh PT KCN, menjadi dilakukan oleh PT KTU, dan pasal penilaian atas kelayakan total investasi yang sebelumnya dilakukan oleh konsultan independen, menjadi konsultan yang ditunjuk oleh pihak PT. KTU. Akibatnya, PT KBN kehilangan kontrol atas semua pembangunan dan kerjasama tersebut.

Dalam audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) disimpulkan, kerja sama pendirian anak perusahaan PT KCN tidak sesuai dengan ketentuan dan berlarut-larut. Keluarlah rekomendasi BPK terhadap Direksi PT KBN.

Hasil renegosiasi PT KBN dan PT KTU dihasilkan bahwa kerjasama kedua pihak hanya pada sebagian lahan (keseluruhan Pier-I dan sebagian Pier II) dan Addendum perubahan komposisi saham menjadi fifty-fifty.

“Dalam RUPS LB di PT KCN, 18 Desember 2014, disepakati perubahan komposisi saham dan peningkatan modal dasar secara bertahap. Saat itu, PT KBN menyetor modal hingga Rp294 milyar, sedangkan PT KTU belum menyetor kewajibannya sebesar Rp294 milyar. Setelah ditelisik, ternyata PT KTU juga belum pernah menyetorkan modal awal pendirian PT KCN lebih dari Rp174 miliar,” ungkapnya.

Sementara itu pengurus DPP Jatmi (Jam’iyyah Ahli ThorIqqh Al Muktabaroh Indonesia) Ustaz Rizal Ketua Bidang Usaha Ekonomi dan Syariah mengatakan pemerintah harus segera turun tangan mengatasi masalah perseteruan antara PT KBN dan PT KCN ini.

“Ada indikasi masalah manajemen perusahaan PT KCN yang sejak tahun 2015 hingga 2018 tidak melaporkan keuangan perusahaan. Bahkan, nilai dividen yang diterima PT. KBN sejak 2004 hingga 2019 baru senilai Rp3,1 miliar, banyak hal aneh yang ditemukan dalam perjanjian ini, sebab itu pemerintah harus turun tangan mengatasi ini,” ujarnya.

Terkait adanya tudingan PT KBN menghambat investasi tol laut, bahkan menyatakan seolah-olah PT KBN menghambat program pemerintah ini, hal tersebut disanggah oleh Teddy Mulyadi.

“Mari kita telusuri dulu permasalahannya, kita tarik benang merahnya dari awal, Kondisi yang sebenarnya adalah PT. KBN berjuang menyelamatkan aset negara berupa lahan Pelabuhan Marunda dari upaya perampasan,” tegasnya.

Dalam upaya itu PT. KBN juga telah melayangkan gugatan untuk membatalkan Perjanjian Konsesi No. HK.107/1/9/KSOP. MRD-16 dan No.001/KCN-KSOP/Konsesi/XI/2016 yang dilakukan secara tidak sah oleh PT. KCN.

“Bahwa terjadi pelanggaran terhadap Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1992 yaitu pengalihan status dan kepemilikan atas Pier I, II dan III oleh PT KCN dalam konsesi tersebut,” tutur Teddy.

LPIPB meminta pemerintah tak terburu-buru mengambil keputusan terkait persoalan pelabuhan Marunda sebagaimana informasi terkini akan ada rencana groundbreaking Pelabuhan Marunda.

“Selesaikan dulu persoalan pokoknya, supaya tidak menimbulkan masalah baru bagi pemerintah khususnya Kementerian BUMN. Yang kami harapkan agar seluruh persoalan antara PT KBN dengan PT KCN tuntas, negara tak dirugikan aset negara terselamatkan,” ujarnya.(rizal)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply