Murin : Rencana Penyelengaraan Munas Golkar Banyak Keanehan

Jakarta, SULUTREVIEW

Viktus Murin dari Tim pemenangan Calon Ketua Umum Golkar Bamsoet mengatakan, menyikapi rencana penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Jakarta pada tanggal 3 s.d 6 Desember 2019 yang tahapan dan proses persiapan pelaksanaannya mengalami banyak anomali (keanehan), yang melenceng dari substansi ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai.

Victus Murin, yang juga Juru Bicara Tim 9 Bamsoet di Jakarta, Senin (25/11/2019) menyatakan sikap di antaranya Partai Golkar sebagai partai moderen tertua di Indonesia, agar tetap konsisten menjadi pionir atau pelopor dalam memperkokoh tatanan dan budaya demokrasi nasional.

“Pada setiap era kepemimpinan Partai Golkar, seorang ketua umum selalu dituntut untuk menjaga dan mengawal Partai Golkar sebagai partai demokratis dengan bertumpu pada kekuatan kolektif-kolegial, dan bukan pada oligarki kekuasaan kelompok kepentingan di dalam partai,” katanya.

Selain itu, lanjutnya yang juga tim pemenangan Bamsoet mencermati menjelang Munas,  menyaksikan dan merasakan adanya intrik-intrik politik yang tidak elok dari rezim Ketua Umum Airlangga Hartarto, yang bertendensi memanipulasi makna musyawarah untuk mufakat sebagai aklamasi dan atau calon tunggal.

Hal ini tampak jelas, kata Murin dalam ‘skenario’ pemandangan umum DPD I, Organisasi Sayap, dan Hasta Karya pada forum Rapimnas Partai Golkar yang telah berlangsung di Jakarta pada tanggal 14 November 2019.

“Indikasi rekayasa dukungan DPD I kepada Sdr. Airlangga Hartarto pun terbukti setelah Rapimnas usai, yakni munculnya reaksi penolakan dari DPD-DPD II (kabupaten/kota) terhadap klaim dukungan ketua DPD I (provinsi) dalam forum Rapimnas,” ungkapnya.

Oleh karenanya, mengimbau pada  Airlangga Hartarto beserta para loyalis dan pendukungnya agar menjaga suasana kondusif menjelang dan selama pelaksanaan Munas, dengan menghentikan penggiringan opini mengenai musyawarah-mufakat yang dianggap identik dengan aklamasi atau calon tunggal, untuk mencegah kemungkinan perpecahan yang akut di tubuh Partai Golkar. (rizal)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *