Jakarta, SULUTREVIEW
Wakil Ketua DPD RI Mahyudin mengatakan Pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. Namun sambil memperbaiki tingkat pendidikan dan ekonomi rakyat untuk menuju Pilkada Langsung.
“Dikembalikan ke DPRD. Apakah melangkah mundur? Boleh saja mundur selangkan, maju 10 langkah,” katanya kepada wartawan di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III, Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu(20/11/2019)
Menurutnya mundur untuk memperbaiki arah. Karna Pelaksanaan Pilkada Langsung saat ini belum siap. “Mundur memperbaiki arah. Kita belum siap 100 persen,” tandasnya. Yang pasti, dia kembali menegaskan Tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat sudah bagus baru bisa melakukan Pilkada langsung.
“Kembali dulu ke DPRD kemudian kita fokus pembangunan ekonomi dan pendidikan,” tandasnya seraya menambahkan Pemilihan oleh DPRD pengawasannya lebih mudah.
Tidak heran banyak kepala daerah ditangkap KPK karna pelaksanaan Pilkadanya mengeluarkan biaya sangat tinggi. Lain halnya kampanye di tanggung negara mungkin akan mengurangi biaya calon. Kalau pemilu biaya tinggi maka yang menari nari permilik modal.
“Tujuan demokrasi untuk mensejahterakan rakyat, ketika pendidikan dan ekonomi kita bagus yang sedang kita perjuangkan maka pemilihan dilakukan oleh rakyat, itu yang berdaulat,” kuncinya.(rizal)
