Jakarta, SULUTREVIEW
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustofa mengaku pasca reformasi evaluasi Pilkada langsung sudah dilakukan berkali kali.
“Begitu ada reformasi. Proses politik termasuk soal Pilkada Langsung sudah di koreksi. Kalau kita kembalikan bahkan evaluasi soal kelemehannya dan sebaginya maka itu sudah mundur,” kata politisi dari fraksi Partai NasDem dalam Forum Legislasi bertema “Revisi UU Pilkada, Adakah Ruang kembali ke DPRD?” di Media Center MPR/DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta(19/11/2019).
Dalam diskusi juga menghadirkan narasumber Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi, mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan pengamat politik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Andriadi Achmad.
Menurut politisi Nasdem itu Pilkada langsung adalah koreksi atas jawaban Pilkada lewat DPRD. Hanya saja soal nasib ASN dan PNS. Dia mengaku posisinya yang sulit.
“Melihat pengalaman selama ini dalam pilkada, ASN berada pada posisi yang sulit. Memang sudah ada regulasi yang mengatur bahwa ASN atau PNS itu bersikap netral dalam pilkada,” tukasnya seraya menambahkan kenyataan sulit bagi ASN dan PNS untuk bersikap netral dan mereka ditarik-tarik oleh para calon kepala daerah yang berkontestasi. Apalagi yang berkontestasi itu calon incumbent, tambahnya.
“Bagi yang mengambil sikap netral ini, mereka biasanya dibuang setelah pilkada karena dinilai tidak ikut berkeringat waktu pilkada,” kata Saan. Begitu juga yang mendukung calon tertentu tapi calonnya kalah dalam pilkada. Dia buang jauh-jauh. Bagi calonnya yang memang, akan mendapat jabatan.
“Jadi posisi ASN dan PNS dalam pilkada ini memang ditempatkan pada posisi yang sulit. Bersikap netral saja jabatannya terancam. Mengambil sikap mendukung calon juga beresiko jika calonnya kalah,” tukasnya seraya menambahkan perlu dicari solusinya, bagaimana ASN atau PNS ini tidak diseret-seret dalam pilkada.(rizal)
