Jakarta, SULUTREVIEW – Wakil Ketua DPD Darmayanti Lubis menyatakan, Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan menjunjung toleransi, wajib menjadi leader guna mengatasi persoalan Rohingya.
“Dalam beberapa hari kita dari unsur DPD akan segera membahas dan merumuskan persoalan ini, yang nantinya akan kita rekomendasikan ke Pemerintah,” ujar Darmayanti, diskusi dengan Komnas HAM, UNHCR dan akademisi Universitas Indonesia Maswardi Rauf, Senin (11/9/2017) di gedung parlemen, Jakarta.
Menurutnya Indonesia yang memang tidak mengadopsi kebijakan Suaka. Namun Indonesia bisa mengambil langkah-langkah lain guna menampung para pengunsi Rohingya, tambahnya.
“Kita memang tidak menganut atau mengadopsi masalah pengungsi. Namun seperti di Kota Medan dan Makassar, mereka di daerah ternyata bisa menampung para pengungsi baik itu dari rohingya maupun timur tengah,” katanya seraya menambahkan persoalan Rohingya, muncul terkait dengan proses peradaban dunia. Di belahan dunia lain juga pernah terjadi konflik yang sama.
“Jadi ini gunanya internasional melindungi agar dunia hidup dalam kerukunan dan kedamaian. Dan di sinilah Indonesia harus bersikap lebih bijak, dan membuat skenario atau program bantuan jangka pangjang,” paparnya.
Sejauh ini, dia memahami proses peralihan dari kekuasaan militer ke demokrat. Hanya saja, sudah menjadi tugas Indonesia sebagai soko guru Asean untuk membantu Myanmar menyelesaikan persoalan.
“Pada intinya kita tidak mau terbawa arus, jadi saya bicara sebagai lembaga DPD RI, kita pertama melihat masalah ini adalah masalah kemanusiaan, dan kita harus antisipasi efek rohingya di Indonesia khususnya daerah-daerah,” kuncinya.(zal)
