Jakarta, Sulutreview.com – Harapan dan kerinduan dari ribuan keluarga di Sulawesi Utara (Sulut) untuk memiliki rumah layak huni kian terbuka.
Gubernur Sulut Yulius Selvanus, mengamankan komitmen pembangunan sekitar 15.000 unit rumah dalam pertemuannya dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, di kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Jumat (27/2/2026).
Pertemuan tersebut membawa angin segar bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), para pekerja informal, hingga warga terdampak bencana.
“Pemerintah pusat dan daerah telah sepakat untuk mempercepat program perumahan yang lebih menyentuh kebutuhan nyata dari masyarakat Sulawesi Utara,” ujar Gubernur Yulius pada pertemuan itu.
Salah satu kabar yang paling menggembirakan adalah terjadinya lonjakan kuota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang setelah melihat kebutuhan menjadi 8.000 unit, atau melonjak drastis dari angka sebelumnya hanya 748 unit.
“Program ini lebih difokuskan untuk memperbaiki rumah-rumah yang tidak layak huni di berbagai kabupaten/kota di Sulawesi Utara, agar masyarakat bisa tinggal dengan layak, aman dan tentunya nyaman,” kata Yulius.
Tak hanya itu, pembangunan juga akan menyentuh satu tower rumah susun untuk MBR yang akan dibangun di Manado. Hunian vertikal ini diharapkan menjadi solusi bagi warga perkotaan yang membutuhkan tempat tinggal terjangkau dengan akses yang lebih dekat ke pusat aktivitas ekonomi.
Diletahui, nantinya melalui skema BP Tapera, terdapat sebanyak 7.000 unit rumah subsidi turut dialokasikan bagi Sulut.
“Pada tahap awal, 400 hingga 600 unit diprioritaskan untuk aparatur sipil negara, pelaku UMKM, anggota TNI-Polri, atlet, serta tokoh agama, kelompok yang dinilai berperan penting dalam pelayanan dan pembangunan daerah,” tukasnya.
Perhatian juga diberikan kepada warga Kabupaten Kepulauan Sitaro yang terdampak banjir pada awal 2026.
“Pemerintah berkomitmen menyiapkan hunian bagi mereka, sekaligus memperkuat penanganan kawasan kumuh agar lingkungan tempat tinggal menjadi lebih sehat dan tertata,” lanjutnya.
Dari sisi pembiayaan, dukungan tak kalah besar dilakukan Kementerian PKP dalam menyiapkan fasilitas kredit modal kerja dan investasi bagi UMKM dengan plafon hingga Rp5 miliar serta subsidi bunga 5 persen.
“Para pengembang lokal pun didorong untuk ikut bergerak melalui dukungan pembiayaan hingga Rp50 miliar, sehingga pembangunan rumah rakyat dapat berjalan lebih cepat dan melibatkan potensi daerah,” jelasnya.
Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, Kementerian telah berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik guna menyinkronkan data penerima manfaat. Menteri PKP Maruarar Sirait dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Sulut pada April 2026 guna melihat langsung kesiapan pelaksanaan program.
Bagi Pemerintah Provinsi Sulut, komitmen ini bukan hanya tentang angka pembangunan, tetapi bagaimana menghadirkan rasa aman bagi keluarga, memberi ruang tumbuh bagi anak-anak, dan membuka masa depan yang lebih baik melalui akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.(hilda)
