Manado, Sulutreview.com – Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara (KPw BI Sulut), Joko Supratikto, menjelaskan pada tahun 2026 Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) bertransformasi menjadi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
Transformasi ini diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan dan gizi sekaligus upaya mendukung agenda swasembada pangan nasional.
Hal itu, sejalan dengan peta jalan hilirisasi pangan yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), GPIPS 2026 menitikberatkan pada pengembangan dan optimalisasi lumbung pangan serta sentra produksi.
“Langkah strategis yang ditempuh mencakup penguatan kapasitas produksi, pemerataan distribusi pasokan antarwilayah, serta optimalisasi rantai pasok pangan dari hulu hingga hilir,” ujarnya pada saat Refreshment Wartawan di aula BI Sulut, pada Kamis (26/02/2026).
Menghadapi momentum musiman seperti Ramadan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 2025, KPw BI Sulut bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara melalui kerangka 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
Selanjutnya, pada aspek keterjangkauan harga, BI mendukung operasional Kios Pangan “TPID Maju” yang berlokasi di Pasar Bersehati, Manado, sebagai pasar rujukan utama di Sulawesi Utara.
Kehadiran kios ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga dan menjadi acuan bagi kabupaten/kota lainnya. Selain itu, BI turut mendukung pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di seluruh wilayah Sulut serta pemberian Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) guna membantu pembiayaan transportasi dan logistik agar harga di tingkat konsumen tetap terkendali.
Dari sisi ketersediaan pasokan, Bank Indonesia menjalankan program PATUA (Petani Unggulan Sulawesi Utara) yang berfokus pada penguatan ketahanan pangan dan stabilitas harga komoditas strategis. Pada 13 Februari 2026, program PATUA Angkatan ke-6 resmi dibuka. Hingga kini, sebanyak 84 petani unggulan telah tergabung dan tersebar di seluruh kabupaten/kota di Sulut.
Untuk mendukung kelancaran distribusi, BI aktif berpartisipasi dalam inspeksi mendadak (sidak) pasar guna memantau perkembangan harga selama Ramadan hingga menjelang Idul Fitri.
“BI juga mendorong penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), baik antar pemerintah (G2G) maupun antar pelaku usaha (B2B), sebagai langkah strategis untuk memastikan pasokan pangan merata dan tidak terhambat distribusi,” tukasnya.
Sementara itu, dalam rangka memperkuat komunikasi efektif, BI turut ambil bagian dalam High Level Meeting (HLM) dan rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
“HLM terakhir yang digelar pada 23 Februari 2026 menjadi momentum penguatan sinergi antar pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di Sulawesi Utara,” ucap Joko.
Melalui sinergi yang terstruktur dan berkelanjutan dalam kerangka GPIPS 2026, Bank Indonesia bersama pemerintah daerah optimistis dapat menjaga stabilitas inflasi, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sulut.(hilda)
