Manado, Sulutreview.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut), memastikan strategi pembangunan tahun 2026 akan bergerak dalam dua jalur utama, yakni menjaga stabilitas harga dan melakukan percepatan ekspansi ekonomi yang inklusif.
Gubernur Sulut, Yulius Selvanus dalam High Level Meeting (HLM) lintas sektor yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI Sulut) Senin (23/2/2026).
HLM itu, mempertemukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Tim Percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Daerah (TP2ED), Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), serta Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) bersama para bupati dan wali kota se-Sulut. Pertemuan ini menjadi momentum konsolidasi kebijakan menghadapi tantangan ekonomi global yang masih dinamis.
Gubernur Yulius mengungkapkan, kinerja ekonomi Sulut di sepanjang 2025 menjadi pijakan optimistis untuk tahun berikutnya. Pertumbuhan ekonomi tercatat 5,66 persen, melampaui angka nasional sebesar 5,11 persen.
Sementara itu, inflasi year-on-year (yoy) hingga Desember 2025 berada di angka 1,23 persen, yang mencerminkan kondisi harga yang relatif terkendali.
Meski capaian tersebut positif, gubernur mengingatkan bahwa pengendalian inflasi tetap menjadi prioritas utama. Pemerintah daerah telah mengidentifikasi sepuluh komoditas utama penyumbang inflasi, dengan beras dan kelompok pendidikan tinggi sebagai faktor dominan.
“Pertumbuhan ekonomi itu, harus memberi dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Karena itu stabilitas harga tidak boleh terabaikan,” ujarnya.
Selanjutnya, untuk menjaga kestabilan pasokan dan harga, Pemprov Sulut menyiapkan sejumlah langkah antisipatif. Di antaranya peningkatan produktivitas pertanian berbasis teknologi dan mekanisasi, optimalisasi peran BUMD Pangan sebagai penyerap hasil produksi sekaligus penjaga stabilitas harga, serta intensifikasi Gerakan Pangan Murah dan Operasi Pasar (GPM dan OP).
Belanja Tidak Terduga (BTT) juga disiapkan sebagai instrumen fiskal yang fleksibel guna merespons cepat gejolak harga di pasar. Strategi ini menempatkan pemerintah sebagai penggerak aktif dalam menjaga keseimbangan ekonomi daerah.
Dalam HLM tersebut, Gubernur Yulius, memaparkan empat agenda utama transformasi ekonomi Sulut 2026.
Pertama, percepatan digitalisasi keuangan daerah melalui integrasi sistem pembayaran, perluasan QRIS bagi UMKM dan sektor pariwisata, serta digitalisasi rantai distribusi pangan.
Kedua, akselerasi pertumbuhan melalui percepatan realisasi APBD dan peningkatan investasi, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), termasuk penguatan hilirisasi industri manufaktur.
Ketiga, perluasan akses pembiayaan inklusif melalui TPAKD dengan sasaran petani, nelayan, UMKM, dan kelompok rentan, disertai penguatan literasi keuangan digital.
Keempat, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui industri halal yang terintegrasi dengan sektor unggulan seperti pariwisata dan pertanian.
Menurut gubernur, keberhasilan agenda 2026 tidak dapat dicapai secara parsial. Kolaborasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, OJK, lembaga perbankan, pelaku usaha, akademisi, hingga media dan masyarakat menjadi kunci utama.
Melalui strategi terpadu tersebut, Sulawesi Utara akan mampu mempertahankan stabilitas sekaligus mempercepat laju pembangunan.
“Tahun 2026 telah diarahkan sebagai fase akselerasi untuk mengukuhkan daya tahan ekonomi daerah serta memperkuat daya saing di tingkat nasional maupun global,” pungkasnya.
Kepala KPw BI Sulut, Joko Supratikto dalam kesempatan itu memaparkan tentang kekuatan ekonomi Sulut.
Perekonomian Sulut pada triwulan empat 2025, diketahui tumbuh 5,95% (yoy), lebih tinggi daripada perekonomian Nasional yang tumbuh 5,39% (yoy) sehingga secara keseluruhan tahun 2025, ekonomi Sulut tumbuh 5,66%, sedangkan nasional 5,11%.
“Dari sisi permintaan pada triwulan empat pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi menguat dari triwulan sebelumnya di tengah kontraksi yang terjadi pada impor,” tukasnya sembari merinci untuk konsumsi rumah tangga tumbuh 43,42%, investasi 34,38%, belanja pemerintah 10,93%, ekspor 15,06%, dan impor 2,71%.
Melalui asesmen, BI merinci adanya peningkatan konsumsi sejalan dengan
momentum HBKN Nataru. Selanjutnya,
peningkatan kredit investasi pada
proyek di Sulut dan peningkatan
PMA.
Untuk perlambatan terjadi akibat
kontraksi realisasi Belanja K/L dan Belanja Transfer ke Daerah. Kemudian, ekspor menurun seiring penurunan harga CNO yang merupakan kelompok ekspor unggulan Sulut. Kontraksi juga diakibatkan oleh gejolak politik dan hambatan perdagangan internasional sehingga memperkuat nilai mata uang USD.(hilda)
