KOTAMOBAGU — Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan menuntaskan persoalan anak tidak sekolah (ATS) di daerah ini.
Hal tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan dengan fokus pada peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) serta penuntasan ATS tahun 2025, yang digelar di Aula Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu, Kamis (30/25),
Kegiatan yang dihadiri dua narasumber, Putri Damayanti Potabuga dan Miftahul Jannah Akuba, menghadirkan beragam pembahasan strategis terkait langkah nyata pemerintah dalam menekan angka anak putus sekolah serta membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi seluruh warga.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu, Moh. Jufry Ngandu, melalui Kepala Seksi Pendidikan Nonformal Sutomo Mamonto, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari implementasi aplikasi resmi Anak Tidak Sekolah (ATS) milik Kementerian Pendidikan.
“Kami menindaklanjuti data ATS dengan melakukan verifikasi ke seluruh desa dan kelurahan. Data tersebut mencakup kategori anak D.O, LTM, hingga DPB yang bersumber langsung dari kementerian,” jelas Sutomo.
Ia menambahkan, Dinas Pendidikan telah mengirimkan surat resmi yang ditandatangani Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu kepada seluruh pemerintah desa dan kelurahan untuk membantu proses verifikasi data tersebut.
“Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk menuntaskan masalah anak tidak sekolah serta meningkatkan angka partisipasi sekolah, khususnya bagi mereka yang sempat putus sekolah,” ucapnya.
Menurut data Dinas Pendidikan, jumlah Anak Tidak Sekolah di Kota Kotamobagu saat ini mencapai sekitar 900 anak, yang terdiri atas kategori tidak pernah sekolah, tidak melanjutkan sekolah, dan putus sekolah (D.O).
Sebagai langkah konkret, Dinas Pendidikan akan mengarahkan anak-anak tersebut ke program pendidikan kesetaraan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
“Jadi anak-anak yang hadir di sini langsung kami arahkan ke PKBM atau SKB. Misalnya ada yang putus di jenjang SD, berarti setara dengan program Paket A. Mereka bebas memilih di PKBM mana ingin melanjutkan, karena di Kota Kotamobagu saat ini terdapat empat PKBM dan satu SKB,” ujarnya.
Saat ini, terdapat empat PKBM aktif di Kota Kotamobagu, yakni PKBM Handiani, PKBM Oruman, PKBM Pesmar, dan PKBM Supamaju, serta satu SKB yang berfungsi sebagai lembaga pendidikan nonformal milik pemerintah.
Sementara itu, narasumber Putri Damayanti Potabuga menyoroti pentingnya mengarahkan anak-anak putus sekolah ke peluang kerja berbasis keterampilan dan lingkungan.
“Saya membahas bagaimana anak-anak putus sekolah bisa diarahkan pada peluang green job atau pekerjaan hijau. Saat ini banyak jenis pekerjaan yang tidak mensyaratkan pendidikan formal, tetapi membutuhkan keterampilan dan kepedulian terhadap lingkungan,” tegas Putri.
Putri juga menekankan pentingnya optimalisasi balai pelatihan menjahit dan peralatan salon yang sudah ada namun belum dimanfaatkan maksimal.
“Dinas Pendidikan dan SKB seharusnya dapat menginventarisasi anak-anak yang putus sekolah agar diarahkan mengikuti pelatihan sesuai minat dan potensi mereka,” ungkapnya.
Selain itu, ia juga memperkenalkan program manajemen sampah berbasis rumah tangga sebagai bagian dari pilot project di sejumlah desa dan kelurahan.
“Program ini bertujuan memutus sampah dari sumbernya, yakni rumah tangga. Ke depan, masyarakat Kotamobagu diharapkan bisa menjadi masyarakat cerdas yang mampu memilah sampah dari rumah sendiri,” pungkasnya.
Kegiatan sosialisasi ini menjadi langkah nyata Pemerintah Kota Kotamobagu dalam membangun ekosistem pendidikan yang inklusif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap tantangan zaman sekaligus membuka peluang baru bagi generasi muda untuk belajar, berkarya, dan berdaya di masa depan.
