Mitra, Sulutreview – Di tengah tantangan efisiensi anggaran yang dihadapi pemerintah daerah di awal tahun 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) justru tampil gemilang. Di bawah kepemimpinan Kepala Dinas Piether Owu, Disdukcapil Mitra berhasil meraih predikat “Baik” sekaligus mendapatkan nilai tertinggi di antara seluruh Disdukcapil se-Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) pada penilaian kinerja Semester I Tahun 2025.
Disdukcapil Mitra terus berinovasi dengan sejumlah program di Tahun 2025 ini yang diantaranya pelayanan yang diberi nama “Pak De” (Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa). Dan Pelayanan Pencatatan Sipil Pencari Keadilan. Disdukcapil Begerak. Program ini menyasar langsung warga rentan di pelosok desa, memberikan kemudahan akses terhadap layanan kependudukan tanpa harus datang ke kantor dinas. Petugas Disdukcapil secara proaktif mendatangi warga, membantu mereka mengurus dokumen kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran, dan lain-lain.
“Kami menyadari bahwa masih banyak warga, terutama yang berada di desa dan memiliki keterbatasan fisik atau ekonomi, kesulitan untuk mengakses layanan kependudukan. Oleh karena itu, kami berinisiatif untuk ‘jemput bola’ dan memberikan pelayanan langsung di tempat,” ujar Kepala Dinas Piether Owu.
Selain inovasi “Pak De”, Disdukcapil Mitra juga terus berupaya meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, Disdukcapil Mitra mampu mengurangi biaya operasional dan mempercepat proses pelayanan. Semua layanan diberikan secara gratis, tanpa pungutan biaya apapun.
Prestasi ini merupakan bukti nyata bahwa efisiensi anggaran tidak harus mengorbankan kualitas pelayanan publik. Hal ini sejalan juga dengan harapan dari Bupati Ronald Kandoli dan Wakil Bupati Fredy Tuda. Dengan inovasi, kerja keras, dan komitmen yang tinggi, Disdukcapil Mitra mampu memberikan pelayanan yang prima dan membahagiakan masyarakat Minahasa Tenggara. Keberhasilan ini juga menjadi teladan bagi daerah lain di Sulawesi Utara untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di tengah keterbatasan anggaran. (***)
