Nakes Kepulauan Talaud Demo Tuntut Gaji

Demo nakes di Talaud. Foto : istimewa

Talaud, Sulutreview.com – Puluhan tenaga kesehatan (nakes) melakukan aksi demo di kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Talaud, Senin (06/11/2023).

Mereka menuntut haknya berupa gaji yang selama beberapa bulan terakhir tak kunjung dibayarkan.

Massa bergerak dari pusat kota Melonguane menuju Kantor Bupati. Para nakes juga menyampaikan aspirasi di kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud.

Mereka menuntut gaji yang belum terbayarkan selama dua bulan. Hal yang sama juga dialami Tenaga Harian Lepas (THL) juga belum dibayar selama 7 bulan.

Para nakes mempertanyakan kinerja para jajaran Pemerintah Kabupaten Talaud, yang tak peduli dengan nasib dan kelangsungan hidup para nakes, baik dengan status ASN maupun THL.

“Apakah kami nakes tidak dianggap? Adakah sedikit empati kepada kami? Di saat kami susah, kalian duduk tenang,” ujar seorang orator, disambut riuh para nakes.

Mereka mengaku kecewa, meski sebagai tenaga kesehatan di Kabupaten Talaud, yang tak kunjung dibayar haknya, namun terus menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

“Waktu pandemi Covid-19, kami para nakes dam pegawai meski ada rasa was-was tetapi tetap menjalankan tugas serta peduli akan nyawa sesama sehingga kami mempertaruhkan diri untuk membantu dalam penanggulangan wabah,” lanjutnya.

Sejatinya, gaji merupakan bagian penting untuk menyambung kehidupan, tetapi hal itu diabaikan.

“Kami seperti sapi perah. Apa yang diperlakukan kepada kami saat ini, sungguh tidak manusiawi. Apakah kami tidak dianggap? Wahai para petinggi, berikan gaji kami,” sebut mereka.

Orator lainnya menyebut, gaji nakes seharusnya dianggarkan selama satu tahun APBD induk atau 12 bulan. Bukan sembilan bulan.

“Gaji pokok itu harus dianggarkan pada APBD selama 12 bulan. Kita hanya terima 9 bulan. Sisanya ke mana? Yang kami tahu ada enam kali bergeseran APBD. Kalau dibilang pergeseran APBD untuk membeli alkes (alat kesehatan), setiap kami mengeluarkan resep selalu beli di luar,” tegasnya.

Terkait perubahan anggaran, itu adalah bagian dari kebijakan pimpinan yang merupakan bentuk kinerja.

“Soal masalah perubahan anggaran itu masalah politik yang kami tidak mau ambil pusing,” lanjutnya.(eda)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.