web analytics

RUU KUHP Produk Bangsa yang Berdaulat

RUU KUHP Produk Bangsa yang Berdaulat

JAKARTA, SULUTREVIEW

Rancangan Undang Undang KUHP bakal  disahkan 24 September 2019 mendatang merupakan sebuah produk bangsa  yang berdaulat dan diharapkan  menjadi pedoman dalam koteks ketertiban masyarakat secara luas.

Hanya saja menyangkut pasal 281, khususnya tetang kebebasan pers  masih akan diperjelas,karena terkesan masih ada multi tafsir ditengah tengah masyarakat.

Hal itu dikatakan Anggota Panja RUU KUHP DPR RI   Taufiqulhadi sebagai pembicara dalam forum legislasi  di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2019). Hadir sebagai nara sumber lainya, pengamat Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar.

“Sesungguhnya, pasal 281 dibuat untuk menjaga kewibawaan Hakim dan Pengadilan. Tetapi, karena  terjadi multi tafsir, sebelum disahkan masih akan diperjelas sehingga masyarakat terutama insan pers dapat memahaminya” kata Taufiqulhadi seraya menambahkan karena Pengadilan telah memutuskan  ketika dia hadir dan ditonton oleh orang dan sebagainya maka akan ada aturan yang  menghindari tekanan publik terhadap hakim di persidangan.

Intinya, supaya jangan digunakan Hakim secara sewenang wenang, sekaligus  menghindari  multi tafsir, maka akan diperjelas apa saja yang boleh dibawa ke Pengadilan.

Politisi Partai Nasdem ini mengemukakan, ada dua pertimbangan utama sehingga RUU KUHP direvisi. Yakni, faktor internal dan eksternal.

Faktor internal, RUU KUHP adalah sebuah konstitusi hukum pidana yang mengakui tentang adanya Ketuhanan Yang Maha Esa dalam konteks bangsa Indonesia. Makanya, kalau ada perspektif yang atheis tidak mungkin muncul dalam Undang Undang ini.

Faktor eksternal, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat prulalistik maka Undang Undang mendorongnya sepanjang tidak bertentangan dengan ideologi dan dasar negara.

Masalah lain, kata Taufiqulhadi,  undang-undang  ini   tidak  akan bertabrakan dengan tradisi dan budaya Indonesia.

Jelasnya,  tidak mengatur hukum adat. Misalnya jika ada seorang lelaki menculik seorang gadis di daerahnya, lalu dihukum secara adat, maka RKUHP ini tak bisa diterapkan dalam kasus tersebut.

RUU KUHP tidak bisa intervensi terhadap hukum adat yang berlaku di masyarakat,  karena  dibentuk dengan mengapresiasi kearifan lokal nusantara.

 Dikatakan,  RKHUP ini dibentuk berdasarkan nilai-nilai yang berkembang di nusantara atau kearifan lokal, yaitu; filsafat Pancasila, Ketuhan Yang Maha Esa, pluralisme, dan faktor eksternal terkait hak-hak asasi manusia (HAM) secara universal.

Hanya saja tidak sebebas-bebasnya HAM dan demokrasi di Barat. Sebab, demokrasi itu justru tak akan berjalan tanpa adanya ketertiban masyarakat sehingga  setiap UU  harus menciptakan ketertiban.

Terkait dengan kebebasan pers, DPR tak mungkin mengekang kebebeasan pers. Demikian pula dengan pasal penghinaan Presiden  tetap mempertimbangkan faktor-faktor demokrasi dalam konteks Indonesia.

Pengamat Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar berpendapat, terkait pers sebaiknya diselesaikan melalui UU Pokok Pers.  Sebab, kalau tidak, maka RUKHP  akan menjadi kumpulan hukum pidana secara menyeluruh.

Soal COC (Contempt of court- penghinaan pada peradilan) menurut Abdul Fickar, yang dilarang itu penyiaran langsungnya  karena khawatir mempengaruhi saksi-saksi yang lain. Tapi, siaran itu masih bisa dilakukan secara tunda. Sedangkan, menyangkut  jabatan Presiden memang harus dikritisi. Apalagi terkait kebijakan yang dibuat.

 “Kecuali kalau pribadi personalnya, itu tak boleh, meski berdasarkan delik aduan. Tapi, mungkin perlu pemberatan hukum karena terkait kepala negara,”  tukasnya.(rizal)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply