web analytics

Presidium JaDi Menakar Pentingnya Membangun Kepercayaan Publik di Pemilu 2019

Presidium JaDi Menakar Pentingnya Membangun Kepercayaan Publik di Pemilu 2019

Manado, SULUTREVIEW

Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sulawesi Utara (Sulut) menilai pentingnya membangun kepercayaan publik pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Berangkat dari parameter tersebut, JaDi menakar dan menyimpulkan bahwa tingkat kepercayaan publik akan menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Menyikapi pentingnya bahasan tersebut, Presidium JaDi bersama lembaga kredibel saling berdialog dan mengupas tuntas, berbagai kisi-kisi permasalahan dan solusinya.

Koordinator Presidium JaDI Nasional yang tampil sebagai pembicara Dr Juri Ardiantoro dalam diskusi menjelaskan pelaksanaan Pemilu masih diwarnai dengan politik uang. Ironisnya kondisi seperti ini dianggap sebagai hal yang lumrah. Bahkan praktik demikian dilakukan dengan mengabaikan etika.

“Praktik politik uang seperti ini harus dihilangkan. Jangan sampai pemberian suara dalam Pemilu dirusak oleh pemahaman yang salah. Masyarakat harus terus diedukasi,” tukasnya di ruang CJ Rantung Kantor Gubernur Sulut, Kamis (21/2/2019).

Lebih jauh, Ardiantoro juga menilai bahwa tantangan yang perlu diseriusi adalah penggunaan media sosial dalam komunikasi politik.

“Di era teknologi akan memungkinan orang menggunakan smartphone sebagai sarana komunikasi luas. Sehingga apa saja dapat dituangkan di dalamnya termasuk informasi yang tidak benar atau hoax,” ucapnya sembari menambahkan Presidium JaDI Nasional yang dideklarasikan pada tanggal 15 Agustus 2018 di Jakarta beranggotakan para eks KPU dan Bawaslu.

“Hal ini dilakukan untuk memperkuat demokrasi Indonesia untuk menghadapi masalah dan tantangan dalam pelaksanaan Pemilu,” ujarnya.

Ketua KPU Sulut Dr Ardiles Mewoh, SIP MSi menjelaskan membangun kepercayaan publik dalam Pemilu 2019 adalah sebuah keniscayaan.

“Karena pemilu itu dilaksanakan rakyat, alat kedaulatan rakyat. Jadi harus dipercaya oleh rakyat. Sebab, jika tidak dipercaya tentu banyak konsekuensi atau dampaknya. Dalam konteks Pemilu kalau rakyat tidak percaya, bagaimana rakyat akan melaksanakan kedaulatan atau bagaimana rakyat mewujudkan kedaulatan yang dijamin oleh negara melalui sebuah pemilihan umum apa dampaknya,” tegas Ardiles.

Kalau rakyat tidak percaya akan Pemilu, ungkap Ardiles maka rakyat tidak akan mau datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. “Karena dia tidak percaya bahwa Pemilu itu adalah alat atau sarana untuk melaksanakan kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat. Hal inilah yang akan menciptakan konflik yang berkepanjangan bahkan bisa mengarah ke chaos ini dampak yang lebih besar ketika Pemilu tidak dipercaya,” tandasnya.

“Sebagai penyelenggara Pemilu kami memiliki keinginan yang sangat kuat untuk menyelenggarakan pemilu yang dipercaya oleh rakyat,” ujar Ardiles sambil membeber empat strategi KPU supaya pemilihan umum itu dapat dipercaya, yakni bersikap terbuka dan transparan. Di mana semua tahapan proses dari awal sampai akhirnya dilaksanakan secara terbuka, mulai dari tahapan awal pencalonan sampai tahap paling akhir terobosan inovasi yang dilakukan oleh KPU.

“Kita dapat mengikutinya dan kita bisa melihatnya secara langsung di setiap Pemilu ada upaya-upaya yang dilakukan oleh KPU untuk memberikan inovasi supaya Pemilu itu dilaksanakan secara terbuka dan transparan. Dari sisi penyelenggara harus bersikap profesional dan layanannya juga harus mengedepankan kepentingan publik semua kebutuhan pemilu harus dilayani secara adil dan profesional. Kemudian membangun jajaran terkait dengan profesionalisme.  Ini cukup sulit cukup panjang, karena jajaran kita sampai tingkat KPPS sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemilu harus memastikan, memahami dalam tugas pekerjaan yang dilakukan dengan target 77,5 persen partisipasi publik,” sebut Ardiles.

Ketua Bawaslu Sulut, Herwyn Malonda SH MPd, menyampaikan bahwa berbagai macam politik uang dengan macam varian dan modusnya menjadi masalah krusial.

“Pelaksanaan Pemilu sebenarnya  bicara tentang apa yang diatur dalam peraturan perundangan Pemilu. Apakah pelaksanaan Pemilu membuat rasa keadilan bagi sebagian besar atau seluruh rakyat Indonesia. Terutama bagaimana mengembalikan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan Pemilu. Sebab banyak pihak yang terlibat di dalamnya. Terutama ketika ada dugaan tindak pidana dalam Pemilu, pihak yang kompeten harus bersama-sama menyikapinya mulai kajian hingga proses persidangan,” tandasnya.

Akademisi Unsrat Dr Ferry Liando SIP MSi, yang juga hadir dalam dialog menjelaskan bagaimana menjaga agar proses pelaksanaan Pemilu dapat dipercaya oleh publik.

‘Kepercayaan publik itu penting karena menyangkut soal partisipasi. Sebab, berdasarkan fakta masyarakat memilih tidak datang ke TPS karena tidak percaya dengan penyelenggaranya. Ternyata tingkat kepercayaan pada penyelenggara itu sangat menentukan orang untuk datang ke TPS. Masyarakat tidak percaya dengan KPPS, tidak percaya dengan lembaga-lembaga di tingkat Desa itu membuat orang untuk tidak datang. Ini warning untuk ke depan  harus lebih aware pemilihan KPPS,” beber Liando.

Liando juga menegaskan kalau tidak ada kepercayaan di tingkat pengakuan publik, legitimasi publik terhadap keputusan-keputusan dari penyelenggara itu. Kepercayaan kepada penyelenggara sangat penting.

“Produk-produk yang dihasilan akan berdampak apakah diterima atau legitimasi publik atau tidak, yang tak kalah pentingnha adalah mencegah konflik. Bayangkan kalau penyelenggara tidak percaya, maka apapun keputusan dari penyelenggara bisa saja muncul ketidakpuasan.

Sementara itu, Presidium JaDI Sulut Johnny A Suak SE MSi yang menginisiasi kegiatan mengatakan hoax merupakan poin penting yang harus disikapi dalam penyelenggaraan Pemilu.

“Hoax harus diantisipasi. Karena hal ini telah menyebabkan penurunan kepercayaan publik. Untuk itu kami akan memberikan pencerahan-pencerahan melalui forum di tingkat akademisi, rencananya awal bulan Maret. Kami juga akan menggandeng Unsrat untuk diskusi. Kita tidak bisa menutup mata melihat  berbagai permasalahan yang ada. Mengapa masyarakat sekarang kurang percaya pada penyelenggaraan Pemilu,” ujarnya.

“JaDi Nasional terus menggodok berbagai regulasi, terkait politik identitas, marketing politik yang dilakukan oleh sekelompok orang yang dimunculkan hingga bagaimana membangun kepercayaan publik, perlu lembaga. Nah JaDi akan melakukan evaluasi dan penilaian secara independen,” tukasnya.

Diketahui, kegiatan yang dimoderatori Zulkifli Golonggom ini turut dihadiri mahasiswa dan masyarakat yang peduli dengan penyelenggaraan pemilu.(eda)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply