web analytics

Wagub Semprot Pimpinan SKPD Bermindset Cari Income

Wagub Semprot Pimpinan SKPD Bermindset Cari Income

Manado, SULUTREVIEW

Pernyataan tegas disampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Drs Steven OE Kandouw. Hal itu berkaitan dengan penyerapan anggaran tahun 2019.

Menurutnya, sebagai kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), fokusnya adalah memikirkan output dan outcome. Yakni, bagaimana dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi layanan masyarakat. Bukan sebaliknya, hanya mendapatkan income.

“Jangan anggaran baru akan jalan, yang dipikirkan adalah income. Sehingga belum apa-apa sudah meminta pergeseran anggaran,” ungkap Kandouw di sela pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Dcaerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulut Dalam Rangka Peningkatan Mutu Pengelolaan Keuangan Daerah di Ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Senin (21/1/2019).

Menurut wagub, perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya yang memiliki kewenangan penggunaan anggaran, mindset-nya harus lebih fokus pada rencana program sehingga ketika direalisasikan berdampak bagi masyarakat. Untuk itu, dia berharap perubahan mindset seperti ini harus dilakukan di tahun 2019.

“Pejabat yang meminta pergeseran anggaran, sebelum ada action itu sebenarnya tidak paham akan tugasnya. Pikirannya, apa yang kita boleh dapatkan. Ini harus dirubah. Pikirkan output dan outcome dari keuangan daerah yang jauh lebih penting daripada income,” tandasnya sembari menambahkan penyerapan anggaran yang berintegritas sangat diperlukan oleh Pemprov Sulut.

Sementara itu, Inspektorat Provinsi Sulut, Praseno Hadi AK dalam kesempatan yang sama mengingatkan ASN dan pimpinan SKPD akan pentingnya hubungan kerja yang baik. “Jangan ada arogansi bahwa kewenangan hanya ada di satu instansi. Tetapi harus menciptakan hubungan yang baik,” ujarnya.

Praseno juga menyampaikan agar jangan salah melaksanakan kegiatan tanpa memperhatikan risiko.

“Identifikasi risiko setiap pekerjaan sesuai perencanaan. Pekerjaan dan tender tidak terlambat. Sehingga risiko bisa di-manage. Jangan sampai ada risiko bocor, mark-up, harus diantisipasi sejak awal. Hal inilah yang terjadi di pemerintahan. Untuk itu, identifikasi risiko per kegiatan sehingga gangguan dapat diantisipasi,” tandasnya.(eda)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply