Manado, SULUTREVIEW – Ratusan sopir angkutan kota (angkot), Senin (23/10/2017), mendatangi Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Mereka mendesak pemerintah agar menghentikan operasional taxi online.
Ketua Organda Kota Manado, Kaloh Moleong , dalam orasinya mengatakan jika Gubernur Sulut, Olly Dondokambey SE tak menghentikan taxi online, maka demo akan dilanjutkan hingga tiga hari ke depan.
“Kami bersama organisasi angkutan darat dan basis minta agar pemerintah menutup dan menghentikan taxi online karena ilegal,” katanya.
Kaloh mengklaim bahwa keberadaan taxi online, sepertinya ada pembiaran dari pemerintah. Pasalnya sudah kesekian kali dilakukan demo, namun tak kunjung ada solusi. “Kami merasa ada pembiaran dari pemerintah. Untuk itu, gubernur sebagai kepanjangan tangan presiden berhak untuk tutup taxi online,” tandasnya sambil menambahkan bahwa di demo sebelumnya, sudah dilayangkan poin-poin tuntutan kepada gubernur.
“Karena sudah beberapa kali datang, jadi Pak Gubernur tahu tuntutan kami. Pemerintah, meski punya kesibukan mohon dengarkan kami,” tegasnya.
Lanjut kata dia, keberadaan sopir angkot, selama ini telah memberikan kontribusi pada pemerintah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). ‘Kami adalah angkutan resmi yang telah memberikan PAD. Jadi perhatikanlah nasib kami,” ujarnya.
Senada diungkapkan Ketua Kerukunan Basis Angkot Manado, Sem Landongbuka. Menurutnya, taxi online bukanlah angkutan resmi. “Taxi online ini ilegal yang harus dihentikan operasionalnya,” imbuhnya.
Lebih jauh, Ketua Asosiasi Pengemudi Indonesia (Aspindo), Terry Umboh menyebutkan bahwa berdasarkan hukum taxi online sudah dimentahkan di Mahkamah Agung (MA). ‘Keputusan MA adalah tidak memihak. Ada pengaturan quota yang ditetapkan,” ujar Terry sembari menyebut saat ini taxi online sudah mencapai 10 ribuan. Itu bukan hanya dari Manado saja, tetapi kabupaten/kota lain juga tumplek di Manado. “Dengan kondisi seperti ini, taxi online ini sudah menggeser posisi sopir angkot yang jumlahnya ada 3 ribuan,” tukasnya.
Pendemo yang memenuhi halaman depan kantor gubernur, diterima langsung oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulut, Steven Liow. Namun sayang para sopir angkot justru menolak dan mengancam akan mogok dan melanjutkan demo di bundaran Zero Point.
“Sebenarnya Pak Gubernur tengah berupaya mencari solusi persoalan ini. Yakni bagaimana supaya sopir angkot secara ekonomi tetap diberdayakan. Salah satunya dengan memberikan insentif pengurusan pajak. Juga berupaya untuk mengetahui bagaimana realisasi penghentian taxi online,” ujarnya.(hilda)